file 21 > 자유게시판

Dana Dusun Dorong Ketahanan Pangan Nasional, Ini Penegasan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
Palembang - Menteri Dusun, Pembangunan Wilayah Ketinggalan, serta Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyatakan lagi keutamaan Dana Dusun dalam memperkokoh ketahanan pangan nasional. Masalah ini dia berikan dalam Seminar Kampung Keterkaitan Pergerakan Sumsel Berdikari Pangan (GSMP) yang diadakan di Palembang.

Dalam pembahasannya, pria yang dekat dipanggil Gus Halim ini menyorot kalau Dana Dusun yaitu instrument vital untuk mengusung kesejahteraan penduduk, khususnya lewat program ketahanan pangan. Soal ini udah ditata dalam Aturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 terkait Perincian APBN Tahun Bujet 2022, yang menyaratkan 20 prosen dari Dana Dusun disalurkan guna Program Ketahanan Pangan serta Hewani.

20 Prosen Dana Dusun untuk Ketahanan Pangan
Menurut Gus Halim, pemerintahan sudah memastikan jika 20 % Dana Dusun wajib didistribusikan guna memberikan dukungan ketahanan pangan. Keputusan ini diperuntukkan biar desa-desa di Indonesia bisa berperan secara langsung dalam mengontrol kesediaan serta akses pangan warga, khususnya di tengahnya teror kritis global serta kendala stunting.

"Sejumlah 20 % batas Dana Kampung harus dipakai buat ketahanan pangan," tegas Gus Halim.

Diluar itu, kebijaksanaan berkaitan Kontribusi Langsung Tunai (BLT) pun dirapikan optimal peruntukan 20 prosen. Pemastian ini ditata dalam Permendes No. 8 Tahun 2022 yang memaparkan fokus pemakaian Dana Dusun.

Gus Halim menambah, kata "optimal" dalam peruntukan BLT mempunyai kandungan pengertian seandainya sesuatu dusun tidak kembali punyai masyarakat miskin yang masih belum bisa dijangkau bansos, jadi kampung itu diijinkan tidak untuk membagikan dana untuk BLT.

"Kalaupun di kampung tidak lagi ada penduduk miskin yang sebelumnya peroleh kontribusi, karena itu peruntukan BLT dapat dibatalkan," katanya.

Dusun selaku Pilar Pemerintah dan Pembangunan
Gus Halim mengatakan peranan taktis dusun dalam susunan pemerintah nasional. Waktu ini, Indonesia miliki 74.961 dusun, dan secara kewilayahan, 91 % lokasi pemerintah ada pada tingkat kampung. Ini tunjukkan jika kampung bukan semata-mata substansi administratif, tapi landasan dari metode pemerintah negara.

"Dari segi kewilayahan, 91 % lokasi pemerintah ada di dusun," jelasnya.

Dari segi kependudukan, Gus Halim menyebutkan jika 71 % dari keseluruhan 270 juta masyarakat Indonesia berada di kampung. Oleh sebab itu, bangun dusun bermakna membentuk mayoritas sumber daya manusia nasional.

Selesaikan 84 % Persoalan Nasional
Gus Halim menjelaskan jika desa-desa diatur baik dan arah pembangunannya sesuai kepentingan penduduk, karenanya Indonesia udah merampungkan 84 prosen persoalan pembangunan nasional.

"Kalau kita dapat tangani 74.961 dusun secara baik, karena itu kita merampungkan 84 % soal pembangunan nasional," pungkasnya.

Pengakuan ini tidak bebas dari andil Sustainable Development Goals (SDGs) Kampung yang sudah dirumuskan selaku peta jalan pembangunan terus-terusan pada tingkat kampung. SDGs Kampung menjadi panutan khusus dalam mengenali masalah, tentukan pemecahan, dan memonitor perolehan pembangunan pada tingkat akar rumput.

SDGs Kampung Berperan pada Perolehan Global
Menariknya, Gus Halim memaparkan jika SDGs Kampung pun berperan besar pada perolehan SDGs global. Menurut riset, 84 prosen tanda dalam SDGs global bisa terjawab lewat teraihnya SDGs pada tingkat dusun.

"SDGs Dusun akan memberinya andil pada perolehan SDGs global untuk Indonesia sejumlah 84 %," tutur Gus Halim.

Dalam kata lain, pembangunan kampung yang inklusif, terus-terusan, dan terukur bakal dengan cara langsung menguatkan posisi Indonesia dalam perolehan skedul global 2030.

Kombinasi Jadi Kunci: Tak Dapat Cuman Memercayakan Kampung
Tetapi, Gus Halim menyatakan jika kampung tak dapat bekerja sendiri dalam mengentaskan kemiskinan dan menguatkan ketahanan pangan. Dibutuhkan kombinasi dari beberapa faksi, baik pada tingkat lokal atau nasional.

"Tidak bisa dilaksanakan oleh kampung sendiri, akan tetapi harus dilaksanakan berbentuk kombinasi. Paduan itu mesti ada di tingkat dusun namun juga supra kampung," jelasnya.

Kombinasi itu tidak cuma mengikutsertakan pemerintahan pusat dan wilayah, namun juga andil aktif dari faksi swasta, komune, akademiki, serta instansi sosial yang lain. Dengan cara pendekatan bekerja sama serta kolaborasi lewati divisi, jadi kampung akan sanggup menjadi lokomotif khusus pembangunan nasional.

Kampung Kuat, Indonesia Top
Semangat untuk membentuk dusun tidak sekedar sekedar slogan, namun cara aktual ke arah Indonesia yang tambah lebih adil serta sejahtera. Lewat pengoptimalan Dana Kampung, pemakaian SDGs Dusun, dan kerjasama pintasi bagian, jadi dambaan besar buat kurangi kemiskinan, perkuat ketahanan pangan, dan mempertingkat kualitas hidup warga dusun tidak perihal yang tidak mungkin.

Di depan, kampung dikehendaki jadi utama pembangunan terus-terusan yang bukan hanya mengarah di kemajuan ekonomi, tapi juga pada pembangunan sosial dan lingkungan.

Apa yang diungkapkan oleh Gus Halim menjadi refleksi penting kalau pembangunan kampung merupakan kunci pembangunan nasional. Dengan jatah besar area dan masyarakat ada dalam kampung, karena itu perhatian kepada pembangunan perdesaan bakal memastikan arah serta kwalitas pembangunan Indonesia keseluruhannya.

Dengan support bujet yang benar objek, peraturan yang memihak pada warga kecil, serta sinergi seluruh pihak, dusun tidak lagi dilihat menjadi "tempat ketinggalan", tetapi pilar khusus perubahan bangsa.

Untuk data lebih komplet tentang pembangunan kampung dan data area di seluruhnya Indonesia, singgahi Geodesa.id saat ini !